Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunrukunnya. Dalam memilih pasangan, Rasulallah SAW menganjurkan untuk memilih dalam segi harta, keturunan, kecantikan, atau ketampanan, dan yang terakhir paling penting adalah agamanya. Akan tetapi banyak hal yang mempengaruhi seseorang atau keluarga dalam memilih pasangan. Seperti halnya masyarakat suku Batak di Desa Tanjung Mulia yang mempunyai tradisi dan menjadi hukum bagi mereka, yaitu dilarangnya menikah dengan marga yang sama pada masyarakat suku Batak. Tradisi ini dilakukan karena orang Batak Mengganggap semarga adalah saudara sekandung (sabutuha) tujuannya agar selalu menjaga hubungan kekerabatan serta menjaga partuturan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis praktik larangan pernikahan semarga suku Batak di Desa Tanjung Mulia dan posisi praktik larangan menikah semarga pada masyarakat suku Batak di Desa Tanjung Mulia dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah bersifat penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data yang didapatkan langsung adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, atau bahan pustaka, dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik larangan pernikahan semarga suku Batak di Desa Tanjung Mulia disebakan karena adanya anggapan orang-orang semarga pada suku Batak adalah keturunan dari sesorang kakek yang sama, sehingga hal tersebut dijadikan dasar hukum oleh para leluhur terhadap larangan menikah semarga suku Batak. Selain itu masyarakat suku Batak juga memiliki kekhawatiran atas sanksi serta mitos yang beredar apabila melanggar hukum adat tersebut, dan akan menjadi malapetaka. Tradisi larangan menikah semarga di Desa Tanjung Mulia bertentangan dengan syari‘at Islam yang tidak tercantum di Al-Qur‘an, sedangkan dari analisis ‗Urf yaitu, jika dilihat dari keabsahannya, larangan pernikahan semarga suku Batak ini merupakan „Urf Fasid, yang mana bertentangan dengan nash yang ada dan tidak memenuhi syarat sebagai „Urf