Analisis Yuridis Peran dan Fungsi BPD sebagai Lembaga Aspiratif dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 (Analisis di Desa Prako, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah)

Abstract

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan memperjelas pemahaman berkaitan dengan optimalisasi peran dan fungsi BPD sebagai lembaga aspiratif dan faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Desa berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 di Desa Prako. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif atau yuridis empiris berdasarkan studi kasus dengan penelitian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, dan catatan lampiran. Berdasarkan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan BPD sebagai lembaga aspiratif Desa sangat penting peran dan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, karena bagaimanapun BPD merupakan penyambung lidah masyarakat Desa. Optimalisasi peran dan fungsi BPD sebagai lembaga aspiratif dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Desa berdasarkan permendagri No. 110 Tahun 2016 di Desa Prako, sudah dikatakan optimal tetapi yang menjadi hambatan bagi BPD Desa Prako dalam menampung aspirasi masyarakat adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dan saat pelaksanaan program-program Desa. Faktor penghambat efektivitas dalam optimalisasi peran dan fungsi BPD sebagai lembaga aspiratif di Desa Prako yaitu, hubungan antara BPD dengan pemerintah Desa, komitmen yang rendah, dan kurangnya partisipasi masyarakat karena faktor individu, dan faktor ekonomi.