Program Studi Hukum
Browse by
Recent Submissions
-
Eksistensi Asas Praduga Tak Bersalah dalam penyidikan terhadap Perlindungan Hak Tersangka pada Sistem Peradilan Pidana
(Ibrahimy Library, 2025-08-04)Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang bertujuan melindungi hak-hak tersangka sejak awal proses hukum.yang Dimana dalam hal ini telah ditetapkan dalam UndangUndang Dasar 1945, KUHAP, ... -
Kedudukan Pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Ibrahimy Library, 2025-08-17)Penelitian ini mengkaji secara mendalam kedudukan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fokus utama adalah mengidentifikasi peran, kewenangan, ... -
Upaya Penegakan Hukum pada Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)
(Ibrahimy Library, 2025-08-17)Fenomena main hakim sendiri (eigenrichting) menjadi potret nyata krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Tindakan tersebut umumnya dilakukan secara spontan oleh masyarakat terhadap ... -
Pengelolaan Alih Fungsi Tanah Aset Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Ibrahimy Library, 2025-08-31)Pengelolaan alih fungsi tanah aset desa merupakan elemen penting dalam mendukung otonomi desa dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang ... -
Dinamika Masa Jabatan Kepala Desa dalam Sistem Pemerintahan Indonesia : Kajian Konstitusional
(Ibrahimy Library, 2025-08-04)Masa jabatan kepala desa merupakan aspek kritis dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia, memerlukan analisis mendalam dari sudut pandang konstitusional. Penelitian ini mengkaji keselarasan regulasi masa jabatan ... -
Analisis Yuridis Praktik Penyelesaian Perkara Pidana untuk Mencapai Keadilan Restoratif Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo
(Ibrahimy Library, 2025-08-14)Diversi merupakan bentuk penyelesaian perkara pidana anak di luar sistem peradilan formal. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan telah lama menerapkan penyelesaian perkara pidana secara internal tanpa ... -
Tinjauan Yuridis Kekuatan Alat Bukti sebagai Dasar Penetapan Tersangka Berdasarkan Pasal 184 KUHAP (Putusan Praperadilan Nomor: 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel)
(Ibrahimy Library, 2025-08-16)Seseorang tidak boleh ditetapkan sebagai tersangka sebelum adanya minimal dua alat bukti yang cukup dan sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam kasus putusan praperadilan Nomor: 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel telah ... -
Politik Hukum Pertanahan di Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional
(Ibrahimy Library, 2025-08-18)Konflik pertanahan di Indonesia merupakan salah satu perselisihan yang melibatkan berbagai aspek baik dari sosial, ekonomi dan hukum. Mengenai masalah pertanahan di indonesia bukanlah sesuatu yang baru karena sering terjadi ... -
Peran Pembuktian Forensik Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam Pasal 184 UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP
(Ibrahimy Library, 2025-08-16)Tindak pidana pembunuhan merupakan bentuk kejahatan berat yang dapat menghilangkan nyawa seseorang secara melawan hukum. Dalam proses peradilan pidana, pembuktian terhadap kasus pembunuhan kerap kali menghadapi kendala ... -
Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN. SKM Dan Implikasi Perdamaian Adat dalam Pertimbangan Hakim
(Ibrahimy Library, 2025-09-04)Implementasi keadilan restoratif pada putusan perkara pidana nomor 63/Pid.B/2021/PPN.Skm, khususnya yang berkaitan dengan kasus penganiayaan biasa sebgaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta menyoroti peran ... -
Efektivitas Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Terhadap Pelaku Kejahatan Humaniter Berdasarkan Statuta Roma 1998
(Ibrahimy Library, 2025-07-15)International Criminal Court (ICC) merupakan lembaga peradilan internasional permanen yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 untuk mengadili kejahatan berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan ... -
Penanganan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Restorative Justice (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1030/Pid.Sus/2024/PN Dps)
(Ibrahimy Library, 2025-08-18)Penyalahguna narkotika merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang penanganannya di indonesia masih didominasi oleh pendekatan hukum yang bersifat represif tanpa membedakan antara pelaku, pengguna, dan pelaku peredaran ... -
Analisis Pengaturan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime Phising di Indonesia Berdasarkan Prespektif Hukum Responsif
(Ibrahimy Library, 2025-07-15)Phising merupakan salah satu bentuk kejahatan cyber yang mengalami perkembangan pesat, memiliki beragam modus operandi, serta bertujuan memperoleh keuntungan pribadi melalui penipuan dan manipulasi korban di ruang elektronik. ... -
Penerapan Business Judgment Rule (BJR) sebagai Alat Pembelaan dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
(Ibrahimy Library, 2025-08-04)Penerapan Business Judgment Rule (BJR) sebagai alat pembelaan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi isu penting seiring meningkatnya kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang diambil oleh pengurus korporasi, ... -
Perlindungan Tindak Pidana Pelaku Anak dalam Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
(Ibrahimy Library, 2025-08-11)Perlindungan anak adalah proses menjamin dan melindungi seorang anak juga beserta hak-haknya supaya mereka bisa hidup, tumbuh, berkembang, serta dapat berpatisipasi dengan sangat optimal berdasarkan martabat kemanusiaanya ... -
Analisis Dakwaan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 141/pid.B/2020/PN WKB)
(Ibrahimy Library, 2025-08-16)Persetubuhan merupakan suatu kejahatan seksual yang merugikan banyak orang apalagi persetubuhan diluar perkawinan yang korbannya termasuk penyandang disabilitas yang tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi jika disebut sebagai ... -
Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Penyelenggara Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PT.SBY.)
(Ibrahimy Library, 2025-08-14)Indonesia merupakan negara hukum yang memposisikan hukum diatas kekuasaan, namun dalam praktiknya, penyelenggara negara kerap kali menyalahgunakan wewenang dengan mencapai keuntungan pribadinya. Skripsi ini menganalisis ... -
Akta di Bawah Tangan Sebagai Bukti Kepemilikan dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pendaftran Tanah
(Ibrahimy Library, 2025-08-31)Pendaftaran tanah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak-hak atas tanah di Indonesia. Dalam proses pendaftaran hak atas tanah, keberadaan alat bukti kepemilikan ... -
Penerapan Rechtsvinding Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
(Ibrahimy Library, 2025-08-17)Penemuan hukum bukanlah merupakan cabang ilmu yang baru, melainkan telah ada sejak lama dan diterapkan oleh para penyusun undang-undang, pengadilan, dan para pakar hukum yang berupaya mencari solusi atas persoalan hukum ... -
Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
(Ibrahimy Library, 2025-08-14)Kekerasan seksual terhadap anak di indonesia adalah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dengan dampak fisik dan psikologis yang mendalam, meski dengan berbagai aturan, pelaksanaannya masih menghadapi banyak ...
RSS 1.0