Penerapan Rechtsvinding Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Abstract

Penemuan hukum bukanlah merupakan cabang ilmu yang baru, melainkan telah ada sejak lama dan diterapkan oleh para penyusun undang-undang, pengadilan, dan para pakar hukum yang berupaya mencari solusi atas persoalan hukum yang muncul dan berkembang dalam masyarakat. Dalam teori hukum, proses penemuan hukum adalah langkah dimana hakim menafsirkan, menyesuaikan, atau bahkan mengembangkan ketentuan hukum agar bisa diterapkan pada situasi konkret, terutama saat peraturan hukum yang tertulis tidak memadai, samar, atau belum mengatur kondisi tertentu. Namun, pertanyaanya apakah proses penemuan hukum tersebut sudah benar dan sesuai dengan keinginan masyarakat pencari keadilan. Padahal undang-undang hanya memberikan gambaran umum tentang rechtsvinding bagi hakim. tapi tidak memberikan undang-undang spesifik tentang rechtsvinding. Oleh karenanya, tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui lalu menjelaskan bagaimana penerapan prinsip dan asas penemuan hukum agar supaya sesuai dengan rasa keadilan yang terkandung dalam konstitusi. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan pendekatan konsep undang -undang, dengan hal ini penulis berusaha mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam praktiknya, penerapan rechtsvinding dalam perkara perdata mendorong terwujudnya kepastian hukum yang bersifat adaptif, keadilan subtantif, serta perlindungan hukum yang efektif bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, peran hakim sebagai pelaku utama rechtsvinding sangat menentukan kualitas dan legitimasi putusan dalam perkara perdata, yang pada akhirnya berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara keseluruhan