| dc.description.abstract | Persetubuhan merupakan suatu kejahatan seksual yang merugikan banyak orang apalagi persetubuhan diluar perkawinan yang korbannya termasuk penyandang disabilitas yang tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi jika disebut sebagai disabilitas mental yang sifatnya masih seperti anak kecil yang kurang mengerti tentang tindak pidana persetubuhan diluar perkawinan. Oleh karena itu bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap penyandang disabilitas harus dikenakan tindak pidana penjara yang sesuai dengan perbuatan pelaku, karena penyandang disabilitas merupakan individu yang memiliki keterbatasan fisik, yang mengacu pada kondisi biologisnya yang berdampak pada faktor sosial, lingkungan, serta para penyndang disabilitas memiliki hak yang sama didepan hukum.penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dakwaan jaksa penuntut umum dalam memberikan dakwaan terhadap terdakwa. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan juga studi kasus yang terdapat pada putusan (No. 141/pid.b/2020/PN WKB) dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, jaksa penuntut umum dalam dakwaannya kurang seseuai dengan perbuatan terdakwa. Karena pada saat pelaporan pada pihak kepolisian korban sudah dalam keadaan hamil akan tetapi jaksa penntut umum memberikan dakwaan kedua yang terdapat pada pasal 290 yang mengenai pencabulan dan juga pidana penjaranyapu sangat ringan,Yang seharusnya jaksa penuntut umum berhati-hati dalam memberikan dakwaan terhadap terdakwa, agar tidak ada yang dirugikan antara korban dan juga pelaku. | en_US |
