| dc.description.abstract | Fenomena main hakim sendiri (eigenrichting) menjadi potret nyata krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Tindakan tersebut umumnya dilakukan secara spontan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan, tanpa melalui proses hukum yang sah. Skripsi ini membahas dua fokus utama: (1) bagaimana pemenuhan unsur tindak pidana dalam tindakan main hakim sendiri, dan (2) bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasalpasal KUHP, seperti Pasal 170 tentang kekerasan secara bersama-sama dan Pasal 351 tentang penganiayaan. Tindakan tersebut juga melanggar prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri masih mengalami tantangan serius, antara lain lemahnya kesadaran hukum masyarakat, tidak optimalnya peran aparat penegak hukum, serta pengaruh budaya sosial yang membenarkan tindakan kekerasan massa. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah penegakan hukum yang tegas dan edukasi hukum yang berkelanjutan untuk menjamin bahwa setiap tindakan kriminal harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah, serta menjamin hak pelaku untuk mendapatkan proses peradilan yang adil. | en_US |
