| dc.description.abstract | Phising merupakan salah satu bentuk kejahatan cyber yang mengalami perkembangan pesat, memiliki beragam modus operandi, serta bertujuan memperoleh keuntungan pribadi melalui penipuan dan manipulasi korban di ruang elektronik. Kompleksitas kejahatan ini menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait kesesuaian makna phising dalam kerangka konsep kejahatan cyber dengan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini menganalisis masalah makna phising dalam perspektif kejahatan cyber serta menilai sejauh mana norma hukum di Indonesia, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dapat mengakomodasi praktik phising. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, serta studi dokumen putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Semapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana phising di Indonesia belum diatur secara spesifik dan menyeluruh. Beberapa ketentuan dalam UU ITE, seperti Pasal 28 ayat (1), kerap dijadikan dasar untuk menjerat pelaku, namun belum mampu mencakup seluruh bentuk dan variasi kejahatan phising modern. Demikian pula, KUHP, UU PDP, serta regulasi sektoral dari OJK, Kominfo, dan BI lebih menekankan pada perlindungan sistem dan konsumen, tetapi masih belum memberikan kepastian hukum yang tegas dalam penanggulangan phising. Dengan demikian, diperlukan pembaruan regulasi, khususnya dalam UU ITE, agar dapat mengatur tindak pidana phising secara eksplisit dan komprehensif demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan optimal bagi masyarakat. | en_US |
